LEMBAGA LEGISLATIF KANADA

Pendahuluan

Sebagai negara federal, Kanada menerapkan sistem pembagian kekuasaan dalam pemerintahannya. Salah satunya adalah kekuasaan legislatif dimana kekuasaan ini terbagi ke dalam dua parlemen yakni Senat dan House Commons. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai lembaga legislatif di Kanada, dan juga tugas masing-masing parlemen.

Lembaga Legislatif Kanada

Kewenangan lembaga legislatif Kanada terletak pada parlemen dimana parlemen ini memakai sistem dua kamar yang terdiri atas Majelis Tinggi (Upper House) yakni yang biasa disebut dengan Senat dan Majelis Rendah (Lower House) yang biasa disebut dengan House of Commons. Senat terdiri dari para Senator yang ditunjuk sedangkan House of Commons terdiri dari para anggota yang mewakili distrik masing-masing dan dipilih melalui pemilihan umum.

a.         Senat

Senat di Kanada diangkat oleh Raja atau Ratu melalui Gubernur Jenderal, dalam pelaksanaannya atas nasehat Kementerian saat itu. Jumlah anggotanya terbatas. Karena diterapkan di negara yang tidak sepenuhnya Federal (quasi-federal) dan bukan pula negara kesatuan, ada beberapa batasan teritorial mengenai pengangkatan senator berdasarkan perbandingan antara jumlah senator dan jumlah propinsi. Semua undang-undang konstitusional yang berlaku di Kanada mencantumkan Senator hasil pengangkatan sebagai elemen legislatif: Pitt’s Act tahun 1791, The Canada Act tahun 1840, The North America Act tahun 1867, dasar konstitusi yang menjadi pedoman pemerintahan Kanada sekarang. The North America Act tahun 1867 membentuk Senat yang terdiri dari 72 anggota: masing-masing 24 anggota yang berasal dari tiga propinsi induk. Tetapi prinsip persamaan ini tidak bisa dipertahankan dengan meluasnya dominion dan penambahan propinsi-propinsi baru. The North America Act 1867 menetapkan jika Prince Edward Island bergabung dengan federasi maka propinsi ini akan diwakili oleh 4 orang Senator dan dua Maritime Province lainnya (Nova Scotia dan New Brunswick) mengalami perubahan jumlah Senator, masing-masing menjadi 10 orang dan ini sudah terjadi.

Lebih lanjut undang-undang tahun 1871 memberi wewenang kepada Parlemen Kanada untuk menambah Senator bagi beberapa propinsi yang baru terbentuk dan masuk menjadi anggota dominior. Di luar itu satu-satunya kekuasaan yang dilimpahkan kepada Gubernur Jenderal (yaitu Kementerian) adalah hak untuk menambah jumlah anggota Senat dari 3 orang menjadi 6 orang yang dibagi sama-rata untuk ketiga propinsi induk. Dengan kata lain ada 6 anggota tambahan yang bisa diangkat tetapi tidak boleh dari itu dan kemungkinan besar jumlahnya tetap seperti itu. Hasil akhir ketetapan-ketetapan ini adalah bahwa Senat Kanada sekarang ini terdiri atas 102 anggota, tetapi jumlah wakil dari berbagai propinsi berkisar antara empat orang hingga dua puluh empat orang.

Senator diangkat untuk seumur hidup, tetapi menurut kondisi tertentu. Seorang Senator paling sedikit harus paling sedikit harus berusia 30 tahun, bertempat tinggal di propinsi yang diwakilinya, penduduk asli atau orang asing yang yang telah menerima kewarganegaraan dari Ratu dan memiliki kekayaan sekurang-kurangnya bernilai 4000 dollar. Anggota Senat bisa mundur kapanpun dia menghendaki dan harus melepaskan jabatan jika absen dalam dua sidang berturut-turut, berubah kesetiaan, mengalami kebangkrutan, dihukum atas tindak pidana yang tergolong berat atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota Senat. Fungsi Senat adalah sebagai penasehat dan juga terkadang diperbolehkan untuk membuat perubahan-perubahan kecil dan rancangan undang-undang.

b.        House of  Commons

Kekuasaan pemerintahan Kanada sesungguhnya berada di House of Commons. House of Commons didirikan tahun 1867 berdasarkan undang-undang konstitusi tahun 1867. Anggotanya berjumlah 308 orang. House of Commons pada intinya terdiri dari perwakilan pemerintah dan oposisi. Anggota House of Commons dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Namun pemilihan ini juga dapat dilaksanakan apabila ada isu-isu yang meminta hal itu dan kebanyakan anggota House of Commons bubar sebelum masa jabatannya selesai. Sebagai badan legislatif utama, anggota House of Commons biasanya dipilih setiap empat tahun sekali, dengan masa jabatan tidak lebih dari lima tahun. Para pemilih memilih seorang wakil untuk distrik pemilihan atau konstituensi. Partai yang memperoleh wakil paling banyak di Majelis Rendah berhak membentuk pemerintahan.

Jumlah anggota di House of Commons mencerminkan banyaknya jumlah penduduk dan setiap lima tahun sekali mengalami revisi melalui sensus penduduk. Di House of Commons terdapat komite-komite yang masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap suatu wilayah pemerintahan tertentu. Komite-komite ini bertugas mengawasi departemen pemerintah yang terkait dan juga dalam pemeriksaan rencana pengeluaran departemen.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan legislatif di Kanada dipegang oleh parlemen yang terdiri atas Upper House yaitu Senat dan Lower House yaitu House of Commons. Senat diangkat oleh Raja atau Ratu dan diangkat untuk seumur hidup sesuai dengan kondisi tertentu. Senat berfungsi sebagai penasehat dan terkadang dapat melakukan sedikit perubahan dalam rancangan undang-undang. Sedangkan House of Commons dikatakan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan utama dimana anggotanya terpilih melalui pemilihan umum dan mewakili distrik masing-masing dengan masa jabatan 4 tahun.

Daftar Pustaka

Strong, C.F.2010.Konstitusi-Konstitusi Politik Modern.Bandung: Nusa Media

“Pemerintahan Kanada”, dikutip dari <http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-indonesie/about-a_propos/government-gouvernement.aspx?lang=ind&view=d> (pada tanggal 7 Mei 2012)

BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN KANADA

Pendahuluan

Kanada sebagai negara persemakmuran (commonwealth) dari Inggris sedikit banyak mengadopsi sistem pemerintahan serta konstitusi-konstitusi yang diadopsi dari konstitusi Inggris. Selain itu Kanada juga secara simbolik dipimpin oleh Ratu Inggris meskipun dalam pelaksanaannya lebih banyak banyak diwakilkan kepada gubernur jenderal ataupun perdana menteri. Tulisan ini akan membahas mengenai bentuk negara Kanada serta sistem pemerintahannya.

Bentuk Negara Kanada

Kanada merupakan negara federal dan juga merupakan negara persemakmuran Inggris, dimana sistem pemerintahannya mengikuti sistem pemerintahan Inggris. Kanada dapat dikatakan sebagai negara federal yang telah mengalami modifikasi. Unit-unit federasi di Kanada sesungguhnya bukanlah negara bagian dalam pengertian sebenarnya. Unit-unit federasi Kanada disebut propinsi, meskipun jauh lebih berkuasa dibandingkan otoritas lokal di Inggris. Kanada merupakan negara dominion Inggris tertua yang memiliki pemerintahan sendiri sebab Kanada merupakan koloni pertama yang menerima status dominion. Status dominion berarti pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab kepada pihak lain. Pengadopsian status dominion secara umum pada tahun-tahun berikutnya terinspirasi oleh keberhasilan Kanada dalam menerapkan status itu. Sistem federal Kanada dibentuk oleh British North America Act tahun 1897, dengan wilayah yang semula terdiri dari empat propinsi yakni Ontario, Quebec, Nova Scotia dan New Brunswick. Federasi itu segera diperluas sehingga meliputi tujuh propinsi dan sekarang menjadi sepuluh propinsi yakni British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island. Selain itu juga terdapat tiga teritori yaitu Yukon, Northwest Territories and Nunavut.

Di Kanada kewenangan propinsi disebutkan dalam konstitusi sebagai kekuasaan simpanan (reserve of powers) diserahkan kepada otoritas federal sehingga meskipun dafta kewenangan otoritas federal sebenarnya tercantum dalam undang-undang induk tahun 1867, rincian ini hanyalah demi untuk memperjelas bukan mengurangi kekuasaaan federal. Pemberian kekuasaan kepada propinsi sangat penting mencakup masalah-masalah yang tidak dikenal dalam pemerintah lokal biasa seperti amandemen konstitusi, perpajakan langsung dalam propinsi, penyelenggaraan pengadilan pidana dan perdata serta kontrol pemerintahan kota dalam propinsi. Masing-masing propinsi di pimpin oleh seorang letnan-gubernur yang diangkat oleh pemerintah dominion.

Sesungguhnya sistem negara kesatuan telah pernah dicoba oleh Kanada menurut Undang-Undang tahun 1840 (the act of 1840) namun tidak berhasil. Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk Quebec dan Ontario sementara muncul keinginan dari dua atau bahkan tiga propinsi lainnya untuk menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan Quebec dan Ontario. Perserikatan diantara propinsi ini kemudian tidak berjalan dengan baik dan semakin buruk, perserikatan ini tidak menyelesaikan masalah apapun. Tak satupun sesuai dengan situasi saat itu mengingat adanya fakta tambahan bahwa wilayah Kanada sampai saat itu belum terbuka. Sistem kesatuan meski telah diupayakan pada unit-unit politik yang ada ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu para negarawan terkemuka Kanada menemukan kompromi antara sistem federal yang sebenarnya yang sudah tidak dipercaya lagi dengan sistem kesatuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Kanada. Kompromi ini adalah persatuan federal yang mengurangi kemungkinan munculnya konflik serius.

Sistem Pemerintahan Kanada

Pada dasarnya Kanada menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer yang mengikuti model pemerintahan Inggris. Kanada dikepalai oleh ratu Inggris yakni Ratu Elizabeth II dimana kekuasannya diwakilkan kepada seorang Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal merupakan perwakilan pribadi Ratu Elizabet II dan juga sebagai kepala parlemen Kanada yang resmi dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Parlemen Kanada terdiri dari Senat dan House of Common. Sebagai negara yang menganut monarki konstitusional, Kanada juga sebenarnya dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab dalam sebuah kabinet. Anggota-anggota kabinet ini bertanggung jawab kepada perdana menteri dan menjabat apabila House of Commons tetap menghendakinya. Ratu dan khususnya Gubernur Jenderal, memimpin hanya atas nama saja serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari Kepala Pemerintahan Kanada, yaitu Perdana Menteri. Mereka menjabat secara simbolis sebagai pemerintahan yang berkelanjutan, yaitu ketika sedang terjadi perubahan pemerintahan. Seorang Gubernur Jenderal di Kanada memiliki kekuasaan untuk memveto undang-undang parlemen propinsi atas nasihat pemerintah dominion.

Senat di Kanada diangkat oleh Raja atau Ratu melalui gubernur jenderal, dalam pelaksanaannya atas nasehat Kementerian saat itu. Anggota Senat Kanada terdiri dari 102 orang tetapi jumlah wakil dari berbagai propinsi berkisar antara empat orang hingga dua puluh empat orang. Senator diangkat untuk seumur hidup tetapi menurut kondisi tertentu. Seorang senator palingsedikit harus berusia 30 tahun, bertempat tinggal di propinsi yang diwakilinya, penduduk asli atau orang asing yang yang telah menerima kewarganegaraan dari Ratu dan memiliki kekayaan sekurang-kurangnya bernilai 4000 dollar. Anggota Senat bisa mundur kapanpun dia menghendaki dan harus melepaskan jabatan jika absen dalam dua sidang berturut-turut, berubah kesetiaan, mengalami kebangkrutan, dihukum atas tindak pidana yang tergolong berat atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota Senat. Fungsi Senat adalah sebagai penasehat dan juga terkadang diperbolehkan untuk membuat perubahan-perubahan kecil dan rancangan undang-undang.

Kekuasaan pemerintahan Kanada sesungguhnya berada di House of Commons. Anggota House of Commons dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Namun pemilihan ini juga dapat dilaksanakan apabila ada isu-isu yang meminta hal itu dan kebanyakan anggota House of Commons bubar sebelum masa jabatannya selesai.  

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Kanada adalah sebuah negara federal serta merupakan negara persemakmuran Inggris. Sistem federal di Kanada cukup berbeda dengan sistem federal lainnya, dimana tidak terdapatnya negara-negara bagian melainkan propinsi-propinsi yang memiliki otoritas yang cukup tinggi. Dari segi pemerintahan, pada dasarnya Kanada dipimpin oleh Ratu Inggris yakni Ratu Elizabeth II, yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada seorang gubernur jenderal. Selain itu juga Kanada memiliki seorang perdana menteri yang menyusun kabinet sendiri. Parlemen Kanada terdiri atas Senat dan House of Commons.

Daftar Pustaka

Strong, C.F.2010.Konstitusi-Konstitusi Politik Modern.Bandung: Nusa Media

“Pemerintahan Kanada”, dikutip dari <http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-indonesie/about-a_propos/government-gouvernement.aspx?lang=ind&view=d> (pada tanggal 7 Mei 2012)

“Sistem Pemerintahan Kanada”, dikutip dari < http://englishland.or.id/TOEFL/10-sistem_pemerintahan_canada.htm> (pada tanggal 7 Mei 2012)

P

SEJARAH TERBENTUKNYA KONFEDERASI KANADA (1850-1867)

Pendahuluan

Kanada merupakan salah satu negara yang terletak di bagian utara Amerika dengan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional yang dibentuk pada tahun 1867. Kanada juga merupakan bekas jajahan dari Perancis dan Inggris. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya konfederasi Kanada.

Sejarah Terbentuknya Konfederasi Kanada

Konfederasi Kanada merupakan sebuah penyatuan propinsi, koloni dan daerah teritori British North America ke dalam sebuah Federal Dominion of Canada pada tanggal 1 Juli 1867 melalui perundingan British North America Act yang akhirnya menyetujui bahwa nama negara mereka adalah Kanada, dan Kanada Timur dinamakan Quebec sedangkan Kanada Barat dinamakan Ontario. Konfederasi Kanada dimaksudkan sebagai proses penyatuan politik antara koloni dan teritori. Mereka juga menyepakati memakai Dominion sebagai bentuk negara mereka. Dominion adalah julukan yang pertamakali digunakan terhadap sebuah negara. Bentuk negara seperti ini dipilih untuk menunjukkan status Kanada sebagai koloni Inggris yang memiliki pemerintahan sendiri. Sehingga walaupun jarang digunakan, nama lengkap negara Kanada yang sebenarnya adalah “The Dominion of Canada”. Istilah Konfederasi merujuk pada UU persatuan pada 1867.

PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN DAN PEMERINTAHAN TINGKAT KABUPATEN AMERIKA SERIKAT

Pendahuluan

Sebagai penganut sistem federal, Amerika membagi sistem pemerintahan ke dalam sejumlah negara bagian. Negara bagian tersebut memiliki wewenangnya masing-masing. Selain negara bagian, terdapat juga pemerintah daerah yang berada di bawah naungan pemerintah negara bagian salah satunya pemerintahan setingkat kabupaten (county). Tulisan ini akan menjelaskan mengenai sistematika pemerintahan di negara bagian dan juga di tingkat kabupaten.

Pemerintahan Negara Bagian

Konsep federalisme berkembang di Amerika sejak masuknya koloni Kerajaan Inggris yang kemudian membagi wilayah Amerika menjadi beberapa bagian pemerintahan. Pada masa awal kemerdekaan, sebelum diberlakukannya Konstitusi, tiap negara bagian merupakan daerah otonom. Oleh karena itu para delegasi di Konvensi Undang-Undang Dasar membentuk serikat federal yang kuat dan aktif tanpa harus mengorbankan hak-hak negara bagian. Sistem federal di Amerika berevolusi dari sistem federalisme ganda menuju federalisme kooperatif. Dalam sistem federalisme ganda batas-batas wewenang pemerintah federal dan pemerintah negara bagian relatif jelas. Sedangkan dalam sistem federalisme kooperatif, kedua tingkat pemerintahan ini berbagi tugas dalam menjalankan kegiatan pemerintah. Pembagian tugas dalam arti menanggung bersama beban tugas pemerintahan baik dalam hal pendanaan maupun administrasi.

PERTAHANAN NASIONAL DAN SISTEM KEUANGAN PEMERINTAH

Pendahuluan

       Sebagai negara besar dan super power, Amerika selalu berusaha untuk mempertahankan hegemoni dan pengaruhnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membentuk suatu sistem pertahanan dan juga sistem keuangan demi kelancaran mencapai tujuan nasional negaranya. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai kedudukan lembaga pertahanan nasional dan juga sistem keuangan Amerika Serikat.

Pertahanan Nasional

Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang memiliki sistem pertahanan yang kuat dengan didukung oleh sejumlah peralatan militer yang canggih dan sejumlah peralatan persenjataan yang tergolong canggih. yang berkapabilitas untuk menjaga wilayah pertahanan nasionalnya. Selain untuk mempertahankan wilayahnya, peralatan pertahanan ini juga berguna sebagai salah satu alat untuk menunjukkan kebesaran serta hegemoninya terhadap negara-negara lain. Untuk itulah Amerika Serikat kemudian membentuk sejumlah badan yang berfungsi sebagai pertahanan nasionalnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

SISTEM KEPARTAIAN

Pendahuluan

Partai Politik di Amerika pada awalnya kurang mendapat respon. Partai politik dipandang sebagai sebuah hal yang berbahaya bagi keutuhan sebuah bangsa karena lebih menekankan kepada kepentingan pribadi. Namun, hal ini kemudian perlahan mulai hilang sesuai perkembangan zaman. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan politik dan mekanisme partai politik di Amerika.

Perkembangan Partai Politik

Para Pendiri Bangsa Amerika (Founding Fathers) kebanyakan kurang menyukai konsep partai politik. Mereka yakin partai akan lebih sering atau senang bersaing satu sama lain daripada berjuang demi kebaikan bersama. Mereka ingin tiap warga negara memilih kandidat sendiri-sendiri tanpa adanya campur tangan organisasi. Oleh karena itu,ketika parta politik muncul, timbul kontroversi tentang masa depan politik Amerika jika partai politik dibiarkan tumbuh.

Perkembangan partai politik muncul sekitar tahun 1790-an ketika muncul sebuah kelompok yang menamakan dirinya The Federalist yang dipimpin oleh Alexander Hamilton. Mereka mendukung pemerintah pusat yang kuat yang menyokong kepentingan perdagangan dan industri.Partai inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Republik. Kemudian ada partai lainnya yang dipimpin oleh Thomas Jefferson. Partai ini anri-federalist. Mereka menyebut diri mereka Demokrat-Republikan di mana mereka menyukai republik agraris yang terdesentralisasi dan kekuasaan pemerintah federal dibatasi. Partai inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Demokrat saat ini.

Partai-partai tersebut muncul karena didorong oleh beberapa faktor, salah satunya perbedaaan persepsi mengenai sistem pemerintahan. Hamilton sangat khawatir bahwa gerakan Jefferson yang pro-kepentingan rakyat pada akhirnya akan menghancurkan bentuk pemerintahan nasional yang sedang berkembang dan pro-kepentingan industri. Sebaliknya, Jefferson menuduh Hamilton sangat Monarkis dan khawatir gerakan Hamilton akan menghancurkan prinsip federalism dan pemerintahan terbatas dan kurang memperhatikan kepentingan kelas bawah. Isu lain yang membelah kedua partai adalah kepentingan ekonomi mereka cenderung berbeda. Kebijaksanaan Hamilton selaku Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden George Washington lebih menguntungkan kalangan industri. Sebaliknya, kebijakan tersebut kurang memperhatikan kepentingan sektor pertanian yang merupakan bidang utama yang menumbuhkan kepentingan pimpinan Jefferson.

Sistem Dua Partai

Pada dasarnya, Amerika menggunakan sistem dua partai (two-party system). Ada sejumlah alasan mengapa Amerika menggunakan sistem dua partai. Pertama, orang-orang Amerika kurang berminat dengan perbedaan ideologi seperti halnya di Eropa sehingga menghasilkan cukup banyak partai dengan perbedaan ideologi masing-masing. Kedua, sistem pemilu yang digunakan mendorong terciptanya sistem dua partai. Sistem pemilihan di Amerika menggunakan sistem single-member districts. Pemilihan hanya tersedia satu kursi untuk diperebutkan. Partai yang menang dapat meduduki kursi tersebut. Dalam jangka panjang, sistem ini hanya membuka peluang bagi dua partai besar untuk bersaing. Ketiga, ketentuan negara bagian secara sistematis menghalangi meunculnya partai ketiga atau calon presiden independent.

Amerika yang menganut sistem dua partai hanya memiliki dua partai utama yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Berikut penjelasan mengenai masing-masing partai :

1.      Partai Republik

Partai Republik banyak mendapat dukungan dari kalangan pengusaha dan profesional dibanding Partai Demokrat. Para pendukung partai ini terdiri dari mereka yang berpendidikan SLTA hingga universitas dan rata-rata beragama Protestan. Orang-orang kulit hitam sangat sedikit mendukung Partai Republik. Berdasarkan politik luar negerinya, Partai Republik amat mendukung superioritas militer. Partai ini juga yang menjadi pendukung utama kemenangan Nixon, Ford, dan Reagan dalam merebut posisi presiden. Partai ini juga mendapat dukungan tinggi dari kalangan berpenghasilan tinggi sedikit mengalami konflik internal. Namun, hal itu tidak berarti apa-apa, sejak awal 90-an partai ini mengalami kemajuan yang cukup pesat di kawasan selatan dan barat yang secara tradisional merupakan benteng pertahanan Partai Demokrat. Kemajuan yang diperoleh Partai Republik disebabkan antara lain, karena kepemimpinan partai selalu berada di tangan politisi moderat dan pragmatis sehingga kurang mengundang konflik.

2.      Partai Demokrat

Berbeda dengan Partai Republik, Partai Demokrat mendapat banyak dukungan dari kalangan buruh dan keluarganya, mereka berpendidikan dibawah SLTA, pemilih berkulit hitam, Yahudi, kelompok berpenghasilan rendah, kalangan liberal, pemilih muda dan beragaman Katholik. Dalam politik luar negerinya, Partai Demokrat cenderung memiliki semacam tanggung jawab untuk membela kepentingan Israel. Partai Demokrat memiliki ciri-ciri khusus yakni tempat penampungan dari beragam kelompok mulai dari kelompok kulit putih yang umumnya tinggal di kawasan suburban dan kelompok-kelompok minoritas yang umumnya tinggal di wilayah perkotaan. Perkembangan dalam 20 tahun terakhir, menarik kalangan minoritas baru untuk bergabung dengan Demokrat seperti kelompok pecinta lingkungan hidup, aktivis wanita dan kalangan gay. Perbedaan yang bsar di kalangan pemilih menimbulkan potensi konflik internal partai. Diantaranya datang dari kelompok kulit hitam yang selalu menuntut perlakuan wajar dan lebih baik.

Selain Partai Demokrat dan Partai Republik, ada yang disebut dengan Partai Ketiga. Partai ketiga atau partai selain yang dua partai utama diatas senantiasa muncul dari waktu ke waktu. Mereka berusaha ikut pemilihan. Ada beberapa jenis partai ketiga. Diantaranya adalah partai yang terbentuk oleh adanya isu tunggal (single issue parties) yang tidak mendapat tempat dalam platform kedua partai besar. Selain itu ada jenis partai ketiga lainnya, yakni splinter parties, yang muncul dari partai besar. Dalam setiap partai utama tidak jarang muncul kelompok atau tokoh yang tuntutannya tidak tersalurkan atau tersampaikan. Tokoh ini kemudian membentuk kelompok baru yang merupakan pecahan dari partai tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada awal kemunculannya partai politik memiliki sejumlah kontroversi terutama dari kalangan pendiri Amerika yang lebih menginginkan adanya persaingan dari pada berjuang demi kebaikan bersama. Partai politik muncul sekitar tahun 1790-an dari aliran The Federalist yang dipimpin oleh Alexander Hamilton. Amerika menganut sistem dua partai yang terdiri dari 2 partai utama yakni Partai Republik dan Partai Demokrat.

Daftar Pustaka

Targonski, Rosalie.2007.Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat. Kantor Program Informasi Internasional, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Cipto, Bambang.2003.Politik dan Pemerintahan Amerika. Yogyakarta: Lingkaran