Pendahuluan
Sebagai negara dengan pemerintahan federal,
Amerika Serikat memiliki sejumlah ciri khas tersendiri di dalam sistem
pemerintahannya, diantaranya mengenai sistem peradilannya dan juga mengenai
hubungan pemerintahan federal dengan masing-masing negara bagiannya. Untuk itu
tulisan ini akan mencoba menjelaskan beberapa hal diatas secara rinci.
Sistem
Peradilan Federal
Salah satu bagian dari
pemerintahan federal adalah yudikatif, yang dalam hal ini terdiri dari sistem
peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Kongres terlebih dahulu membagi
negara menjadi beberapa distrik dan membentuk pengadilan federal untuk tiap
distrik. Kemudian dari sana berkembang struktur yang berlaku yakni : Mahkamah
Agung, 13 pengadilan banding, 94 pengadilan distrik, dan dua pengadilan
yurisdiksi khusus. Kongres saat ini tetap berwenang untuk menciptakan dan
meniadakan pengadilan federal serta menentukan jumlah hakim pada sistem
pengadilan federal. Akan tetapi Kongres tidak dapat meniadakan Mahkamah Agung.
Wewenang
pengadilan meluas ke masalah-masalah yang muncul di bawah Konstitusi, suatu
tindakan yang dilakukan oleh Kongres, atau suatu perjanjian yang dibuat
Amerika; kasus-kasus yang mempengaruhi para duta besar, menteri dan konsul
negara-negara asing di Amerika; kontroversi yang melibatkan pemerintah AS;
kontroversi antar negara bagian (atau warganya) dan negara asing. Menurut
amandemen ke-11, beberapa kasus di mana warga negara dari satu negara bagian
menjadi penggugat dan pemerintah dari dari negara bagian lain menjadi tergugat
tidak menjadi cakupan pengadilan federal. Namun pengadilan federal tetap
berwenang terhadap kasus di mana pemerintah satu negara bagian menjadi
penggugat dan warga negara lain menjadi tergugatnya.
Pasal
III telah menghasilkan suatu susunan hubungan yang kompleks antara pengadilan
negara bagian dan federal. Biasanya, pengadilan federal tidak mendengarkan
kasus-kasus yang menyangkut hukum negara bagian masing-masing. Namun, beberapa
kasus di mana pengadilan federal yang mempunyai hak yuridis bisa juga didengar
dan diputuskan oleh pengadilan negara
bagian. Kedua sistem peradilan tersebut mempunyai hak yuridis eksklusif di
beberapa bidang dan mempunyai hak yuridis bersama di bidang lain.
a. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di AS, dan
satu-satunya yang dibentuk oleh Konstitusi. Suatu keputusan yang dibuat oleh
Mahkamah Agung tidak bisa diajukan banding ke pengadilan lain. kongres punya
wewenang untuk menentukan jumlah hakim yang duduk di Mahkamah Agung namun
Kongres tidak punya wewenang untuk mengubah kekuasaan Mahkamah Agung yang
dititahkan oleh Konstitusi.
Mahkamah Agung mempunyai hak yuridis asli hanya dalam
dua macam kasus: yang melibatkan orang-orang penting asing dan melibatkan
negara bagian. Kasus-kasus lain sampai ke meja Mahkamah karena banding dari
pengadilan yang lebih rendah. Dalam keputusannya, Mahkamah menyatakan bahwa “tindakan
legislatif yang bertentangan dengan Konstitusi bukanlah hukum,” dan lebih jauh
menambahkan bahwa “adalah wewenang dan tugas dari lembaga peradilan untuk
menyatakan apalah hukum itu.”
b. Pengadilan Banding dan Pengadilan Distrik
Tingkat tertinggi kedua dalam pengadilan federal
adalah pengadilan banding, yang dibentuk tahun 1891 untuk memfasilitasi
disposisi sejumlah kasus dan beban Mahkamah Agung. Pengadilan banding memeriksa
ulang keputusan-keputusan pengadilan distrik di wilayah mereka. Mereka juga
memiliki wewenang untuk meninjau susunan perwakilan-perwakilan yang menangani
pengaturan independen dalam kasus-kasus dimana mekanisme pemeriksaan dari dalam
perwakilan-perwakilan tersebut telah menghabiskan tenaga dan masih terdapat
perselisihan yang sengit mengenai pokok-pokok masalah hukum.
Dibawah pengadilan banding adalah pengadilan distrik. Kelimapuluh
negara bagian AS dan wilayah AS dibagi ke dalam 94 distrik sehingga para
penggugat bisa membawa perkaranya ke sidang pengadilan terdekat. Tiap
pengadilan distrik setidaknya memiliki dua hakim. Kongres menetapkan
batas-batas distrik berdasarkan banyak sedikitnya penduduk dan banyaknya bidang
pekerjaan. Beberapa negara bagian kecil sekaligus menjadi distrik sementara
wilayah yang lebih besar mempunyai empat distrik. Pengadilan distrik adalah
satu-satunya pengadilan federal di mana juri “besar” mendakwa mereka yang
dituduh melakukan kejahatan dan juri “kecil” memutuskan kasus tersebut.
c. Pengadilan Khusus
Pengadilan khusus adalah pengadilan yang befungsi
menangani masalah khusus. Pengadilan macam ini dikenal dengan nama pengadilan “legislatif”
karena mereka dibentuk oleh Kongres. Hakim-hakim disini seperti halnya
rekan-rekan mereka di pengadilan federal lainnya diangkat seumur hidup oleh
presiden dengan persetujuan senat. Saat ini ada dua pengadilan khusus yang
mempunyai hak yuridis nasional untuk kasus-kasus tertentu. Mahkamah Perdagangan
Internasional menangani kasus-kasus menyangkut perdagangan internasional dan
masalah bea cukai. Mahkamah Klaim Federal mempunyai hak hukum atas tuntutan
ganti rugi terhadap AS, perselisihan mengenai perjanjian federal, pengambilan
barang milik pribadi secara “tidak sah” oleh pemerintah federal dan macam-macam
tuntutan lainnya terhadap AS.
Hubungan Pemerintahan Federal dengan Negara Bagian
Secara garis
besar, segala urusan yang terjadi dalam batas negara bagian menjadi urusan
pemerintah negara bagian saja, termasuk di dalamnya komunikasi internal;
peraturan hak milik, industri bisnis dan keperluan umum; undang-undang pidana
negara bagian; dan kondisi kerja di ruang lingkup negara bagian. Dalam konteks
ini pemerintah pusat mewajibkan pemerintah negara bagian untuk terbentuk secara
demokratis dan tidak menerapkan undang-undang yang bertentangan atau melanggar
UUD atau undang-undang dan perjanjian-perjanjian Amerika Serikat.
Pemerintah
pusat terutama dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas tanggung jawabnya
dalam hal kesehatan, pendidikan, kesejahteraan umum, transportasi dan
pembangunan perumahan dan perkotaan. Pemerintah pusat biasanya bekerjasama
dengan pemerintahan negara bagian dalam menjalankan program-program tersebut,
bukan dengan membebankannya.
Amandemen
ke-10 Konstitusi Amerika Serikat melarang Pemerintah Federal untuk menjalankan
kekuasaan manapun yang tidak didelegasikan kepadanya oleh Negara Bagian; hasilnya,
negara bagian menangani sebagian besar isu yang paling relevan bagi
perseorangan di dalam jurisdiksi masing-masing. Karena pemerintah negara bagian
kekurangan kekuasaan untuk mencetak mata uang, mereka harus mendapatkan
penghasilan apakah itu melalui pajak ataupun surat utang (kedua-duanya secara
politik kurang merakyat karena retribusi nasional yang begitu banyak yang
disediakan oleh Amandemen ke-16 Konstitusi Amerika Serikat tentang pajak
penghasilan perseorangan). Hasilnya, pemerintah negara bagian cenderung
memaksakan adanya pemotongan beberapa anggaran ketika ekonomi sedang lesu, yang
secara kuat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi tanggungan negara bagian.[1]
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas dapat
disimpulkan bahwa sistem peradilan tertinggi di Amerika Serikat ialah Mahkamah
Agung dan merupakan satu-satunya hasil bentukan konstitusi. Selain Mahkamah
Agung, peradilan lainnya di Amerika Serikat yakni Peradilan Banding, Peradilan
Distrik dan Peradilan Khusus.
Selanjutnya
mengenai hubungan pemerintahan federal dengan pemerintah negara bagian,
pemerintah pusat hanya bertindak mengawasi dan tidak terlibat dalam urusan
pemerintahan, semua urusan yang terjadi dalam batas negara bagian menjadi
urusan pemerintah negara bagian itu saja.
Daftar Pustaka
Targonski,
Rosalie.2007.Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat. Kantor Program Informasi
Internasional, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Strong, C.F.2010.Konstitusi-Konstitusi Politik Modern.Bandung: Penerbit
Nusa Media
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_federal_Amerika_Serikat diakses tanggal 3 Maret 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar