Senin, 19 November 2012

APA MOTIVASI AMERIKA SERIKAT MEMBENTUK KERJASAMA DENGAN INDIA DALAM PENGEMBANGAN NUKLIR ?


A.    Latar Belakang
Berdasarkan latar belakang sejarah, hubungan antara Amerika Serikat dengan India dapat dikatakan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ketika Perang Dingin mendominasi dunia politik internasional, India memilih untuk menjadi sebuah negara Non-Blok, dimana India memperoleh keuntungan ganda dari kedua negara yang berkuasa pada masa itu yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, kedekatan yang diperlihatkan oleh India dengan Uni Soviet pada masa itu menimbulkan kecemburuan tersendiri bagi Amerika Serikat yang kemudian mengakibatkan rusaknya hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Uni Soviet pada masa itu sangat mendukung pengembangan reaktor nuklir di India bahkan Uni Soviet mendominasi suplai pasokan senjata di India. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin, dimana Amerika berdiri sebagai negara adidaya satu-satunya membuat India harus memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat demi kemajuan negaranya.
Setelah uji coba nuklir pada tahun 1998, India mendapat kecaman dari seluruh negara-negara di penjuru dunia termasuk Amerika dengan menjatuhkan sanksi dan embargo ekonomi terhadap India.  Berkat kemampuan diplomasinya, India berhasil memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat sehingga sanksi dan embargo dicabut. Hubungan India dengan Amerika Serikat mengalami sebuah kemajuan pesat setalah adanya kunjungan Presiden Clinton ke India pada tahun 2000.
Kunjungan ini menandai hubungan baru antara Amerika Serikat-India dimana Amerika Serikat akhirnya keberadaan India sebagai sebuah pemain besar di perpolitikan dunia. Hubungan ini juga semakin bertambah kuat setelah Presiden George W. Bush melakukan kunjungan ke India pada awal Maret 2006 yang semakin memperjelas maksud Amerika Serikat untuk memperkuat posisinya di dunia internasional dengan melakukan pendekatan melalui India.
Kedekatan baru yang ditunjukkan oleh AS dan India ini menandai terjadinya pernikahan dua buah demokrasi di dunia: demokrasi tertua (AS) dan demokrasi terbesar (India). Pernikahan ini ditunjukkan melalui penandatanganan perjanjian nuklir India – AS pada tanggal 2 Maret 2006 di New Delhi sebagai lanjutan dari penandatanganan perjanjian serupa pada tanggal 18 Juli 2005 di Washington.[1]
Menurut Presiden George W. Bush kerjasama dengan India dapat menjadi insentif bagi negara itu agar  memiliki tanggung jawab yang sama seperti kelima kekuatan nuklir lainnya yaitu AS, Perancis, Inggris, Rusia dan Cina. Argumen ini menentang kebijakan AS mengatakan bahwa konsesi yang diberikan kepada India (yang notabene tidak menandatangani rezim NPT[2]) akan memperlemah pelaksanaan rezim NPT itu sendiri. Jepang merupakan contoh yang baik bagi negara-negara lainnya karena meskipun negara itu memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang industri  nuklir, namun tetap taat untuk mematuhi peraturan yang terdapat dalam rezim NPT.
Ada beberapa alasan lain mengapa AS melakukan pendekatan terhadap India dalam hal kerjasama nuklir. Pertama, di mata AS, India adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan karena itu dapat diandalkan sebagai mitra yang bisa diajak kerjasama termasuk dalam bidang keamanan. AS berasumsi bahwa peluang terjadinya konflik terbuka dengan India sebagai negara demokrasi lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya khususnya Cina. Kedua, bersama dengan Jepang dan Australia yang menjalin kerjasama militer dengan AS, “pengepungan” (encirclement) terhadap Cina diperkuat. Ketiga, meskipun AS menjalin kerjasama yang erat dengan Pakistan di bawah Presiden Musharraf, namun masa depan hubungan itu tidak pasti baik karena pergantian rezim ataupun resistensi terhadap pemerintahan Musharraf dari kelompok Islam garis keras. Akhirnya, kemajuan teknologi nuklir yang dimiliki oleh India merupakan daya tarik tersendiri bagi AS sehingga negara itu terdorong untuk melakukan kerjasama yang lebih dekat dalam bidang nuklir untuk tujuan damai. Melalui kerjasama itu AS memiliki lebih banyak sekutu untuk menghadapi sepak terjang Iran yang juga memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata nuklir. Dunia internasional harus prihatin dengan kebijakan yang diambil oleh AS karena keberhasilan rezim NPT merupakan jaminan internasional bagi pencegahan proliferasi senjata nuklir.[3]
Disisi lain, India juga memiliki pemikiran tersendiri tentang kerjasama nuklir dengan US. Bagi India, kerjasama ini kurang lebih sangat menguntungkan. Pertama, secara tidak langsung AS menunjukan pengakuannya kepada India sebagai negara yang diberikan tanggung jawab nuklir. Kedua, India memiliki akses kesempatan untuk mendapatkan teknologi nuklir yang lebih besar tanpa tekanan yang diberikan oleh Amerika seperti halnya yang terjadi kepada Iran dan Korea Utara. Selain itu dengan adanya teknologi nuklir ini, India dapat menekan kebutuhan energinya yang berasal dari minyak dan gas alam yang diimpor dari Timur Tengah.  
B.     Tinjauan Teoritis
Dalam berbagai literatur politik internasional dapat ditemukan berbagai istilah yang berkaitan dengan strategi yang yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir untuk mempertahankan eksistensinya dan mencapai tujuan-tujuan strategis lainnya.  Bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, diperlukan berbagai strategi untuk mencapai posisi unggul baik dalam hal kualitas maupun kuantitas senjata nuklir yang dimilikinya. Strategi umum yang dilakukan oleh negara yang memiliki senjata nuklir adalah penangkalan (deterrence), artinya senjata nuklir dibangun untuk mencegah lawan melakukan hal yang tidak diinginkan. Keberhasilan strategi penangkalan sangat ditentukan oleh kredibilitas ancaman di mata lawan. Ada beberapa jenis strategi penangkalan, salah satunya yang disebut dengan Mutually Assured Destruction atau MAD yang artinya kedua negara nuklir yang saling berhadapan meyakinkan lawannya bahwa negara tersebut mampu menimbulkan dampak kehancuran yang sama bila diserang. Jadi kedua-duanya memiliki second strike capability yang meyakinkan. Akibatnya kedua negara tersebut tidak terdorong untuk memulai serangan terlebih dahulu (first strike). Strategi lain yang juga digunakan adalah compellance atau pemaksaan. Berbeda dari deterrence, compellence adalah suatu tindakan nyata yang dimaksudkan untuk membangun momentum untuk memaksa negara lawan melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya atau tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya ingin dilakukannya untuk mencapai tujuannya.[4]

Berdasarkan pandangan realisme, negara selalu berjuang untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional suatu negara berusaha untuk mengejar kekuasaan yang terbentuk dalam mempertahankan pengendalaian suatu negara atas negara lain. Kepentingan dan kekuasaan merupakan tujuan dari tindakan politik internasional. Maka dari itu biasanya untuk mempertahankan kepentingan tersebut menggunakan segala macam cara termasuk mengerahkan seluruh power yang dimilikinya. Negara besar seperti AS, memiliki ketakutan tersendiri terhadap negara-negara lain yang akan menyatakan kebangkitannya dan berhasil mengungguli AS terutama dalam hal pertahanan. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep Security Dilemma.  Security Dilemma adalah salah satu konsep dalam teori realisme yang muncul akibat adanya aksi dari suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya namun di satu sisi ini menimbulkan reaksi dari negara lain yang juga ingin meningkatkan keamanannya yang pada akhirnya hal ini menyebabkan penurunan kemanan di negara pertama. Hal inilah kemudian yang mendorong AS untuk bekerja sama dengan negara lain sebagai upaya untuk mencari sekutu serta mempertahankan eksistensinya.
Di sisi lain, konsep security dilemma memperlihatkan bahwa AS dirudung berbagai kekhawatiran dan kecemasan yang melahirkan berbagai kecurigaan terutama terhadap sejumlah negara-negara yang sedang mengembangkan persenjataan nuklir.  Oleh karena itu, untuk meminimalisir ketakutan tersebut, AS menggunakan strategi kerjasama yang dapat menyeimbangkan keadaan. Dukungan AS terhadap pengembangan nuklir di India dapat dinilai sebagai salah satu upaya AS untuk untuk mengamankan diri dari India yang notabene memiliki senjata nuklir. Dengan melalui kerjasama ini, AS berharap mengendalikan dan mengarahkan India sesuai dengan kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA
Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori & Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Burchill, Scott & Linklater, Andrew.1996.Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung: Nusa Media
Steans, Jill & Pettiford, Lloyd.2009.Hubungan Internasional Perspektif dan Tema.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ahmad Qisa’i dalam artikel yang berjudul Implikasi Internasional Perjanjian Nuklir India – AS” http://qisai-indo.blogspot.com/ yang diakses pada tanggal 20 Maret 2012


[1] Ahmad Qisa’i, PH.D dalam artikel yang berjudul Implikasi Internasional Perjanjian Nuklir India – AS” http://qisai-indo.blogspot.com/ yang diakses pada tanggal 20 Maret 2012


[2] NPT (Non-Poliferation Treaty) merupakan perjanjian untuk membatasi penyebaran senjata nuklir. Saat ini, ada 5 negara yang diakui memiliki senjata nuklir yakni Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Cina. Sedangkan India tidak pernah menandatangani NPT dan diyakini memiliki sejumlah senjata nuklir.
[3] Aleksius Jemadu, 2008. Politik Global dalam Teori & Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu
[4] ibid

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar